Bahasa Indonesia English
SEKILAS INFOSelamat Natal dan Tahun Baru 2017 Sampaikan Aspirasi, Keluhan dan Kritik anda melalui website ini Selamat Datang Di Website DPRD Kota Pontianak

UU 30/2014 Pedoman Pejabat Jalankan Kewenangan

Bookmark and Share
Jumat, 05 Februari 2016 - 10:02:20 WIB » Diposting oleh : Administrator » Hits : 471 » Berita Umum

Undang-undang (UU) Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan menjadi salah satu manual book of governance activity. Dikatakan demikian, sebab UU itu merupakan standarisasi administrasi dalam tindakan atau aktifitas pemerintahan dari seorang pejabat. “Dengan adanya manual book itu, “bahasa” pejabat dalam melaksanakan pemerintahan bisa sama sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam penyampaian kewenangan aktibusi, kewenangan delegasi dan kewenangan diskresi,” ujar Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono saat membuka sosialisasi UU Nomor 30 tahun 2014 di Aula Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Kantor Wali Kota, Senin (21/12).

            Ia menambahkan, UU Nomor 30 tahun 2014 menjadi payung bagi badan atau pejabat pemerintah dalam melaksanakan kewenangan. Dalam UU Administrasi Pemerintahan diatur tata cara pengambilan keputusan dan tindakan administrasi pemerintahan. “Jadi, di dalam UU ini mengatur bagaimana seorang pejabat administrasi pemerintahan menggunakan kewenangannya dalam membuat keputusan dan tindakan. Dengan adanya UU ini, diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang,” jelas Edi.

            Dengan berlakunya UU administrasi pemerintahan ini, ia berharap, akan tercipta tertib administrasi pemerintahan sehingga tercipta bahasa yang sama, terminologi yang penting dalam adminitrasi pemerintahan.

            Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, urgensi UU Nomor 30 tahun 2014 adalah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan kewenangannya harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Selain itu juga untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dapat menjadi solusi dalam memberikan perlindungan hukum, baik bagi masyarakat maupun pejabat pemerintahan,” paparnya.

            Menurutnya, ada tiga hal yang harus diuji validitasnya dalam setiap tindakan atau keputusan pejabat pemerintah yakni kewenangan, substansi dan prosedur. “Dalam substansi, tidak boleh ada cacat misalnya karena kekhilafan (dwaling), penipuan (bedrog) dan paksaan (dwang),” tukasnya.

            Diterangkan Zudan, UU administrasi pemerintahan selain bertujuan menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, juga dalam rangka menjamin akuntabilitas badan dan/atau pejabat pemerintahan. “UU ini juga sebagai wujud memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada warga masyarakat,” pungkasnya. (jim-http://humas.pontianakkota.go.id)

Berita Lainnya